Kefamenanu - Ketua Komisi A DPRD TTU, Agustinus Tulasi, S.H, yang menerima pengaduan dari bidan dan perawat, Kamis (3/9/2015) siang, mengatakan masalah ini dibawakan ke sidang dan Fraksi Partai Golkar bersama empat fraksi lain, Gerindra, NasDem, PKB dan PAN mengusulkan pembentukan pansus untuk menyelidiki keberadaan manajemen RSUD Kefamenanu.
"Saya sangat sayangkan penyerapan anggaran APBD induk waktu pengajuan Rp 26 miliar lebih. Dalam perubahan tambah lagi Rp 11 miliar. Berarti totalnya Rp 37 miliar lebih, tapi pelayanan tetap amburadul," kata Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD TTU ini, didampingi anggota DPRD lainnya, Dinyo Nurak, Therensius Lasakar, Ignasius Berek dan Pengurus Partai Golkar, Welem Oki, saat jumpa pers di ruangan Sekretariat Golkar, Kamis (3/9/2015).
"Sudah dua minggu ini bahan habis pakai di gudang seperti kantong plastik (untuk sampah) satu pak yang harganya cuma Rp 15 ribu, juga kosong. Padahal, untuk buang sampah medis seperti ferban bekas luka operasi, bekas keteter kantong urin, bekas ferban penderita prostat kalau tidak dibuang akan bau sekali. Minta ke bendahara barang katanya belum bayar utang di toko. Masa kami mau pake uang pribadi tiap hari," kata Tulasi saat membacakan pesan singkat yang dikirim perawat RSUD Kefamenanu kepadanya.
Dalam seminggu, kata Tulasi, Fraksi Partai Golkar mendapat pengaduan, dimana jasa medis dan para medis belum dibayar selama satu semester. Para medis pun meminta untuk bertatap muka dengan Dirut RSUD Kefamenanu, dr. Wayan Niarta, namun yang bersangkutan mengelak.
"Dari semua klinik (RSUD) meminta untuk pertemuan bersama dengan dirut tapi yang bersangkutan mengelak," tegas Tulasi.
Tulasi mengaku heran. Pasalnya RSUD menginginkan anggaran untuk pengamanan limbah, pengadaan mebel mencapai miliaran rupiah. "Kalau tidak mampu mundur saja. Saat kita tanya kejelasan apakah kursi ada, dirut bilang kursi baru semua. Ambulans katanya mobil tidak ada yang baru dan diusulkan untuk beli ambulans," tegas Tulasi geram. (abe)
Sumber:Pos Kupang
